Perpustakaan Digital

Penulis: Moch. Nurhasim, Agus R. Rahman, heru Cahyono, Rahadi T. Wiratama Editor: Moch. Nurhasim Model kebijakan yang memihak kelompok/orang miskin berbasis good governance adalah sebuah konsep kebijakan yang disusun atas dasar temuan-temuan riset selama dua tahun bertema “pembangunan, good governance, dan penanggulangan kemiskinan di perdesaan Indonesia.” Kajian ini tergabung dalam program critical sosial and strategic isue (CSSI) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Penyusunan model ini didasarkan pada kajian selama dua tahun, yang antara lain memfokuskan pada konsep kebijakan pembangunan, good governance dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Secara khusus, fokus kajian ini menganalisis upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan, infrastruktur dan kapasitas di perdesaan, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) Perdesaan, PUAP, dan PPIP, dan juga program-program yang berasal dari pemerintah daerah. Garis besar dari model kebijakan yang memihak kelompok orang miskin berbasis good governance, berawal dari kelemahan program penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Dari kelemahan yang ditemukan, para peneliti mencoba mencari exit condition (keluar dari kondisi/situasi) kemiskinan yang dihadapi. Hasil analisis itu berupa tawaran model, sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi atau menanggulangi masalah kemiskinan di perdesaan. Minimal terdapat enam kelemahan utama program penanggulangan kemiskinan yang saat ini masih berjalan di perdesaan. Keenam hal tersebut adalah: (1) program penanggulangan kemiskinan yang ada di perdesaan, kurang dapat menjadi solusi utama untuk mengurai penyebab kemiskinan; (2) sasaran utama kebijakan (program penanggulangan kemiskinan di perdesaan) adalah wilayah dan masyarakat desa secara luas—bukan kelompok/orang miskin; (3) titik berat program penanggulangan kemiskinan di perdesaan lebih pada penyebaran dan pembelajaran hak-hak politik kelompok miskin; (4) program penanggulangan kemiskinan di perdesaan kurang dapat menjangkau sekaligus pemberdayaan bagi orang miskin; (5) terjadi proses distorsi pemberdayaan, yang justru dinikmati oleh sedikit orang yang mampu; dan (6) karakter kemiskinan dan kelompok/orang miskin belum menjadi basis dalam penentuan program. Copyeditor : Setya Iswanti Layouter : Rahma Hilma Taslima Cover designer : Junaedi Mulawardana Registrasi : ISBN 978-979-799-773-1 Halaman : xii + 105 hlm. Dimensi : A5 (14,8 x 21 cm) ©2014 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan akses usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang secara operasional layak (feasible), tetapi belum bankable terhadap kredit perbankan. Selain itu, program tersebut juga bertujuan memperluas kesempatan kerja dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Dalam perjalanannya, penyaluran kredit program KUR kepada UMKM tidaklah mudah. Salah satunya adanya kekhawatiran pihak perbankan bahwa UMKM tidak dapat melunasi kredit. Lalu bagaimana langkah pemerintah sebagai otoritas pembuat kebijakan dalam menyikapi permasalahan itu? Tentunya ini berkaitan dengan pihak perbankan sebagai penyalur program tersebut. Meski demikian, Program KUR ini merupakan wujud nyata upaya Pemerintah Indonesia dalam mendorong pengembangan UMKM melalui aksesibilitas terhadap kredit skala kecil. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pelaksanaan program KUR, Anda dapat menemukannya di dalam bunga rampai ini.

Busur Sunda merupakan zona tempat menunjamnya Lempeng India-Australia ke bawah Lempeng Eurasia, yang memanjang dari Andaman, Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, hingga Banda. Pergerakan kedua lempeng tersebut merupakan bagian dari pergerakan Lempeng India yang menabrak Lempeng Asia di sisi barat dan pergerakan Lempeng Australia yang menabrak Lempeng Pasifik di sisi timur. Tidak hanya seputar permasalahan di atas, bunga rampai ini juga mengulas berbagai pergerakan pada kerak bumi yang menimbulkan lekukan, lipatan, patahan, dan retakan di sepanjang Busur Sunda. Banyak peneliti ilmu kebumian yang tertarik meneliti Busur Sunda dikarenakan adanya zona subduksi yang memiliki potensi bencana alam yang begitu besar, terutama mengenai kegempabumian, tsunami, dan aktivitas vulkaniknya. Walaupun demikian, diharapkan pembaca bunga rampai ini tidak hanya dari kalangan peneliti dan ahli gempa bumi, tetapi juga para penentu kebijakan yang terkait tata ruang wilayah, dosen, dan juga mahasiswa fakultas ilmu kebumian.

Crimea merupakan suatu daerah otonom yang mempunyai parlemen sendiri, namun secara fisik dan politik tetap masuk ke dalam wilayah kedaulatan Ukraina. Dalam hal ini, status Crimea masih merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Ukraina. Padahal, mayoritas rakyat Crimea lebih memilih untuk bergabung dengan Rusia. Permasalahan timbul ketika terjadi krisis politik internal di Ukraina. Krisis ini dipicu oleh penolakan penandatanganan Perjanjian Asosiasi dan Stabilisasi dalam kerangka Uni Eropa oleh Presiden Ukraina Viktor Yanukovych. Sebagai hasilnya, Parlemen Ukraina menyatakan mosi tidak percaya kepada petahana (incumbent), dan kemudian muncul aksi protes dari kaum nasionalis ekstrem, radikal, dan neo-fasis untuk memakzulkan petahana yang digerakkan oleh negara-negara Barat. Setelah berhasil memakzulkan rezim Yanukovych, rezim yang baru kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan yang berorientasi kepada Barat dan mendiskreditkan etnis minoritas di dalam Ukraina. Etnis Rusia yang merupakan etnis minoritas di Ukraina merasa terancam dengan kebijakan rezim baru tersebut. Sebagai solusinya, wilayah selatan Ukraina, yaitu Crimea, menyelenggarakan referendum untuk menentukan nasib sendiri apakah tetap berada dalam wilayah Ukraina atau berpisah dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Selain itu, beragam fakta terkait pelaksanaan referendum di Crimea hingga permasalahan yang timbul terhadap tatanan politik, baik regional maupun global, juga dibahas secara jelas dan lugas di dalam buku ini.

Krisis moneter yang menyebabkan melambungnya harga kebutuhan pokok disertai maraknya praktik KKN di lingkungan pemerintahan membuat banyak pihak mempertanyakan kualitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menjadi fokus pembenahan yang dilakukan Presiden Jokowi, melalui Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi. Program-program pembenahan tersebut diutamakan pada peningkatan efisiensi dan pemangkasan pemborosan. Oleh karena itu, sebuah metode pengukuran efisiensi instansi pemerintah menjadi ha! yang krusial. Buku ini akan membantu Anda para pelayan publik dalam mengukur sejauh apa instansi di tempat Anda sudah beroperasi dengan efisien. Metode data envelopment analysis (DEA) dapat membantu Anda menentukan unit kerja yang paling efisien, mendeteksi sumber pemborosan, meningkatkan efisiensi kerja suatu unit, dan banyak lagi. Pembaca akan mendapatkan informasi komprehensif dan panduan mendetail dalam melakukannya.

Jenis kayu komersial pernah menjadi sumber penghasil devisa penting bagi Indonesia. Kayu-kayu komersial, terutama yang mendominasi hutan dataran rendah, telah mengalami perubahan alih fungsi lahan yang begitu cepat sejak tiga dekade lalu sehingga mengakibatkan menurunnya habitat dan populasi alam. Apabila tidak segera dilakukan aksi konservasi yang nyata, jenis-jenis tersebut bisa punah dalam waktu singkat. Buku ini berisi informasi mengenai status taksonomi, informasi penilaian status konservasi, ciri-ciri utama, regenerasi, kegunaan, distribusi di Indonesia, habitat dan ekologi, status populasi serta ancaman utama dan aksi konservasinya. Untuk itu, buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengambil atau pemegang kebijakan dan praktisi konservasi serta masyarakat umum pemerhati jenis-jenis pohon.

Pada tahun 1961 kebijakan Amerika Serikat terhadap sengketa Irian Barat mengalami perubahan dari kebijakan pasif netral menjadi kebijakan aktif mendiasi. Perubahan kebijakan ini disebabkan faktor internal yaitu rekomendasi dari para pejabat di kementrian luar negeri Amerika Serikat dan Dewan Keamanan Nasional. sedangkan faktor eksternalnya adalah meningkatnya eskalasi konflik Belanda dan Indonesia pada awal tahun1962. Perubahan kebijakan Amerika Serikat ini mendorong kepada perundingan damai antara Belanda dan Indonesia atas sengketa Irian Barat. Akhirnya perundingan ini menghasilkan Perjanjian New York 1962 sebagai akhir sengketa Irian Barat.

Pendekatan kekuatan menengah digunakan untuk melihat respons Indonesia sebagai negara kekuatan menengah yang memiliki kemampuan khas mempengaruhi tatanan internasional. Negara kekuatan menengah bukan semata “policy takers”, melainkan juga dapat berperan sebagai “policy makers” yang ikut berperan aktif dalam tatanan global politik internasional. Sekalipun konsep Indonesia sebagai negara kekuatan menengah sudah mulai digunakan pada masa kepemimpinan SBY dan Jokowi, tetapi sebagai sebuah kajian akademik, konsep tersebut masih belum banyak dilakukan. Orasi ilmiah ini merupakan upaya mengisi gap akademik tersebut dengan secara reflektif melihat kembali sejauh mana Indonesia pada Era Reformasi, khususnya masa pemerintahan SBY dan Jokowi, mengukuhkan status dan perannya sebagai negara menengah di tengah pusaran regional dan global.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menyepakati rencana aksi global atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Komitmen global Indonesia dalam SDGs diperkuat dengan mendukung prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind”. Bentuk komitmen ini telah diturunkan dalam peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong semua elemen bangsa untuk kemajuan hak asasi manusia, termasuk upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas (Fajri, 2021). Hal ini terefleksi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mengedepankan pendekatan inklusivitas atas pemenuhan hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Undang-undang tersebut telah diturunkan ke dalam berbagai Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen),serta peraturan di tingkat daerah berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan/Keputusan Gubernur, atau Peraturan/Keputusan Bupati/Walikotayang hingga saat ini tersebar di 20 provinsi dan 36 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sekitar 6 provinsi dan 20 kabupaten/kota telah memiliki aturan yang sesuai dengan konsep disabilitas baru (pendekatan hak dan sosial) yang diusung oleh UU No. 8 Tahun 2016 (Hastuti et al., 2020). Tantangan mewujudkan komitmen menjadi perubahan yang bermakna dengan adanya Rencana Induk Pembangunan Disabilitas (2019) dan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (2021) menjadi layak diapresiasi. Demikian pula, telah berkembangnya pusat studi dan layanan disabilitas di tingkat universitas maupun lembaga masyarakat, termasuk berbagai organisasi penyandang disabilitas yang secara intensif mendorong dan mengawal peningkatan pemenuhan hak para penyandang disabilitas. Namun demikian, sejumlah program dan layanan yang ada masih belum efektif menjangkau semua penyandang disabilitas dalam mengatasi kesulitan hidupnya. Kondisi ini tidak terlepas dari bagaimana riset berperan dalam perubahan kebijakan. Sampai saat ini, riset yang mendasari pembuatan kebijakan terkait kesetaraan, keadilan dan pengarusutamaan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia masih sedikit (Pudjiastuti, 2021) Ditambah lagi, periset penyandang disabilitas masih kesulitan dalam mengakses pendanaan riset yang umumnya berasal dari empat sumber yaitu: dana internal perguruan tinggi, Kemendikbudristek, BRIN, dan skema pendanaan riset lainnya. Potensi pendanaan risettentang penyandang disabilitas akan dapat dioperasionalkan ketika roadmap agenda riset dan inovasi nasional 2023-2029 mulai dijalankan. Oleh karena itu, penting bagi misi riset dan inovasi di Indonesia untuk diarahkan mendukung pendanaan riset sehingga dapat berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas dan mendukung kemampuan mereka berperan aktif dalam pembangunan (Pudjiastuti, 2022).