Perpustakaan Digital

Judul : Strategi kebijakan pembangunan pertanian meningkatkan peran sektor pertanian di tengah pandemi Covid-19 Penulis : Imam Muhajidin Fahmid, dkk Jumlah halaman : 79 halaman Tinggi buku : 26 cm Pertanian mempunyai peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, utamanya pada upaya mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional secara integral. Dalam konteks ini, sektor pertanian telah melakukan berbagai kajian komprehensif pada berbagai aspek dan kajian lintas komoditas pertanian strategis, dengan hasil yang telah didiseminasikan dan berperan dalam penyediaan infomasi pembangunan pertanian. Buku ini membahas beberapa cakupan, yaitu: (1) Cara Bertindak dan Langkah Meningkatkan Produksi Pangan Ditengah Pandemi dan Kelesuan Perekonomian Dunia; (2) Kebijakan Pengembangan Produksi , Peran Faktor Produksi (Lahan, Pupuk, Alsintan), dan Harga Jual Produk, (3) Kelembagaan dan Permodalan Petani, serta (4) Strategi Pengembangan Daya Saing, Nilai Tambah dan Ekspor-Impor Komoditas Pertanian.

Judul : Ketangguhan pertanian menangkal krisis pangan dunia Penulis : I Ketut Kariyasa dan Tim Jumlah halaman : 100 halaman Tinggi buku : 18 cm Pembangunan pertanian Indonesia menghadapi tantangan berat saat pandemi Covid-19 melanda dunia pada 2020-2022. Namun, selama periode tersebut sektor pertanian mampu mendukung perekomonian Indonesia dan berkontribusi positif pada produksi, pangsa pasar, dan penyerapan tenaga kerja pada kuartal I 2020 sampai awal kuartal III 2021. Paradigma pembangunan sektor pertanian mencanangkan semangat “Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern” dengan penerapan lima strategi terobosan “5 Cara Bertindak” yang dituangkan dalam berbagai kebijakan pertanian, program kerja dan kegiatan dalam RRPJMN, Renstra, dan Renja Kementerian Pertanian. Buku ini medokumentasikan kinerja Kementerian Pertanian melalui berbagai strategi, gerak cepat, dan langkah antisipatif dalam menghadapi krisis pangan dunia yang dikemas secara ringkas, dengan narasi objektif, dukungan gambar, ketajaman informasi dan keutuhan data diharapkan dapat memberi apresiasi terhadap ketangguhan bangsa Indonesia menangkal krisi pangan global.

Judul : Peluang investasi tanaman pangan Penyusun : Gatut Sumbogodjati, Indah Sulistio Rini, Endy Fachrial, Maretsum Simanullang, Tiurmauli Silalahi, Muhammad Gazali Hamzah, Achmad Yusuf Jumlah halaman : ix, 96 halaman Tinggi buku : 27 cm Pada kondisi saat ini, dimana dunia menghadapi ancaman krisis pangan global, Indonesia justru berpotensi besar menjadi produsen pangan dunia. Ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dukungan infrastruktur dan teknologi yang memadai, serta geliat para pelaku usaha pertanian menjadi bagian dari roda perekonomian dan program pembangunan pertanian. Kementerian Pertanian telah meluncurkan program dan kegiatan, berupa kegiatan reguler, prioritas, dan super prioritas. Di antaranya adalah menarik investor lokal maupun mancanegara, di subsektor tanaman pangan. Investasi dan pengembanghan industri pertanian tanaman pangan meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, sorgum, dan porang. Peran dan tugas Direktorat Pemasaran dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan meliputi aspek hilir sampai hulu. Pada aspek hilir, tugas utama untuk menyusun bahan dan menjalankan kebijakan penangan pascapanen sampai kepada olahan dan pemasaran. Kegiatan yang dilakukan memerlukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta, melalui pembentukan pola kemitraan. Selanjutnya, dilakukan kegiatan pembinaan melalui fasilitasi sertifikasi seperti bantuan sertifikasi organik, bantuan alat mesin panen, dan pascapanen dengan maksud meningkatkan kualitas produk petani yang pada akhirnya petani kita dapat bersaing di pasar baik domestik maupun internasional. Sedangkan pembinaan di aspek pasar berupa fasilitasi pameran baik domestik maupun internasional, serta temu bisnis di beberapa wilayah di kabupaten. Temu bisnis dilakukan dengan mempertemukan pelaku usaha dari hulu sampai dengan hilir, termasuk dengan investor untuk saling bertukar informasi terutama informasi kebutuhan pasar baik jenis, kualitas, volume, dan harganya, yang dapat di penuhi dari para pelaku usaha budi daya atau di aspek hulunya. Buku Peluang Investasi Tanaman Pangan ini merupakan bentuk lain dari temu bisnis yang dilakukan di Direktorat PPHTP, yang diharapkan dapat melengkapi informasi yang dibahas saat temu bisnis di masing-masing wilayah. Pada buku ini juga disajikan gambaran tentang potensi dan peluang investasi komoditas tanaman pangan dari hulu sampai hilir. Penyusunan buku dilengkapi dengan data dan informasi penting yang dapat memudahkan para calon investor menentukan pilihan investasinya.

Jargon Kementerian Pertanian, yaitu "Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern" diimplementasikan melalui kerja-kerja riil di lapangan, diantaranya oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang pertanian. Berbagai pengalaman ASN pertanian diolah menjadi sumber pengetahuan baru. Beragam kiprah ASN sebelumnya telah dibukukan pada tahun 2021 dengan judul “Menggapai Pertanian Maju, Mandiri, Modern : Dari Perspektif dan Langkah ASN Pertanian” dan “Untaian Pemikiran ASN Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri, Modern” pada tahun 2022. Pada tahun 2023,  buku “Kiprah SDM pertanian : Melejitkan pembangunan pertanian” diterbitkan dengan tiga bagian utama, yaitu 1) Dukungan Teknis Kegiatan Pertanian, 2)  Peluang Dan Tantangan. dan 3) Dukungan Kelembagaan. Dukungan teknis kegiatan pertanian berasal dari berbagai sektor baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Sebagian besar mengupas hama dan penyakit tanaman, tetapi ada juga artikel mengenai pupuk organik. Sedangkan pada bagian kedua mengupas peluang dan tantangan yang dihadapi saat budidaya pertanian, seperti pada porang, cabai, kelapa sawit, enceng gondok, anggrek, ataupun saat melakukan usaha ternak, seperti penanganan penyakit sapi. Pada bagian terakhir disampaikan dukungan kelembagaan yang menguraikan dukungan  kelembagaan petani misalnya Kelompok Wanita Tani maupun kelembagaan dari pemerintah seperti perpustakaan, keuangan, dan kesehatan ternak.

Deskripsi : vi, 52 hlm. :ilus. ; 21cm Permodalan acapkali dianggap sebagai penghalang utama dalamberusaha. Meskipun ide dan konsep pengembangan usaha yangmenarik telah dimiliki, namun ketika berhadapan dengan besarnyamodal yang harus disiapkan, semua ide dan konsep tersebut seakanmenguap begitu saja, tanpa sempat terwujud. Usaha pertanian merupakan salah satu usaha yang juga membutuhkan permodalan. Kesulitan dalam mendapatkan akses permodalan akan menghambat pertumbuhan usaha pertanian yang akan dikembangkan. Oleh karena itu, pelaku usaha pertanian perlu mengetahui bagaimana cara mendapatkan akses ke sumber pendanaandari berbagai lembaga keuangan,baik bank maupun nonbank. Buku ini merupakan kumpulan ide-ide saya yang umumnya berisi tentang bagaimana sebaiknya seorang calon pengusaha menyiapkan diri agar dapat mengakses sumber permodalan dari berbagai lembaga formal,baik lembaga keuangan bank maupun nonbank. Harapannya dapat dengan mudah memenuhi persyaratan sebagai nasabahnya. Kata Kunci : USAHA PERTANIAN, KEUANGAN, MODAL USAHA

Judul : Sejarah Hukum Pertanian Penyusun : Rizky Purwantoro Sukiatno Impresum: Jakarta : Pertanian Press, 2023 Masyarakat seringkali tidak sabar untuk menyaksikan kemajuan pertanian Indonesia. Bahkan selalu dibandingkan dengan negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang dan lain-lain. Kejadian yang terjadi di Indonesia adalah cukup banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Keadaan ini justru membuat banyak petani berkurang penghasilannya atau bahkan kehilangan pendapatannya karena berkurangnya lahan pertanian yang dapat mereka garap. Sebenarnya sudah cukup banyak regulasi (hukum) yang dapat mencegah terjadi alih fungsi lahan yang terjadi akhir-akhir ini, tinggal pelaksanaanya yang memang perlu banyak pengawasan dan evaluasi di lapangan.Hukum sebagai suatu bidang tersendiri sepertinya sudah lama sekali terjadi. Tercatat dalam setiap literatur sejarah yang telah ditemukan bahwa institusi mirip hukum itu telah eksis pada peradaban-peradaban tertua di Sumeria dan Mesir. Hukum pertanian termasuk salah satu bidang hukum, walaupun bukan bidang yang sudah dikenal orang banyak. Buku ini banyak menjelaskan terkait kebijakan hukum pertanian dan bagaimana sejarah hukum pertanian itu sendiri di Indonesia. Kata Kunci : HUKUM, PERTANIAN, KEBIJAKAN HUKUM

Penulis: Andi Amran Sulaiman, Kuntoro Boga Andri, Abd. Haris Bahrun Kolasi: xi, 141 hlm. : ilus. ; 21 cm. Penerbit: Jakarta: Pertanian Press, 2023 Pencapaian swasembada beras pada periode 1984-1989, keberhasilan penerapan program Revolusi Hijau, keberhasilan penerapan teknologi serelia yang didukung varietas unggul, penguatan hilirisasi industri untuk kepentingan ekonomi, hingga pencapaian Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional secara keseluruhan, menjadi prestasi yang patut dibanggakan, dan sebagai jejak kebangkitan Indonesia di sektor pangan. Pencapaian berharga tersebut menjadi kekuatan untuk mencapai ketahanan pangan di Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan. Buku ini sebagai sebuah catatan yang menggambarkan perjalanan panjang dan berharga Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia, mulai dari era Presiden Soekarno hingga saat ini. Dalam buku ini, kita akan menelusuri pencapaian pencapaian berharga Kementerian Pertanian dan merenungkan perjalanan yang masih panjang untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pokok bahasan buku ini meliputi inovasi pertanian masa kini dan masa depan, teknologi untuk menjawab kebutuhan pangan, memperjuangkan swasembada pangan, serta peran Kementan dalam kemandirian pangan. Buku ini sangat informatif bagi masyarakat yang ingin mengetahui sejarah & perkembangan pertanian di Indonesia. Buku ini juga menarik dengan bahasa populer ilmiah, dan tampilan data dalam bentuk infografis dan gambar animasi. Kata Kunci: SWASEMBADA PANGAN, INOVASI PERTANIAN, KEMANDIRIAN PANGAN

Beras merupakan pangan pokok sumber karbohidrat bagi lebih dari tiga milyar penduduk dunia, terutama di Asia, sementara itu komsumsi beras mengalami tren peningkatan di Afrika. Usaha tani padi di negara-negara produsen utama didominasi oleh petani skala kecil yang melibatkan jutaan petani. Karena itu, pada tataran nasional dan usaha agribisnis padi/beras memiliki peran strategis dalam pencapaian ketahanan pangan, penurunan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Bagi Indonesia, sampai saat ini beras masih berperan sebagai komoditas strategis secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kebijakan pangan nasional selalu terpusat pada upaya pencapaian swasembada pangan, khususnya beras. Secara umum, kebijakan yang diambil oleh negara-negara produsen dalam pengembangan ekonomi perberasan terfokus pada upaya peningkatan produksi secara lebih efisien dan pendapatan petani yang memberi insentif berproduksi secara berkelanjutan. Kebijakan di negara-negara dengan konsumsi per kapita tinggi di Asia lebih berorientasi untuk mencapai swasembada beras seperti Indonesia. Sedangkan negara maju lebih fokus pada perlindungan bagi petani seperti di Jepang, dan negara eksportir lebih mengupayakan pengembangan produk dan praktik pertanian berkelanjutan, seperti Thailand. Perbedaan orientasi ini berdampak pada perbedaan instrumen kebijakan yang dimanfaatkan, meskipun umumnya instrumen kebijakan tersebut berkisar pada pemberian subsidi input, pembiayaan, dan asuransi pertanian; pengaturan harga padi/beras untuk menjaga kepentingan produsen dan konsumen; dan pengenaan bea masuk impor. Investasi pemerintah untuk mendukung efektifnya berbagai kebijakan tersebut berupa pembangunan infrastruktur pertanian dan pemanfaatan teknologi modern, termasuk digitalisasi pertanian. Buku ini menyajikan tentang ragam kebijakan ekonomi perberasan di negara-negara produsen dan konsumen utama di Asia, yaitu Thailand, Vietnam, Tiongkok, Bangladesh, Filipina, dan Indonesia. Untuk kawasan Afrika dalam disajikan hasil pengamatan dari Mesir.

Dunia pertanian Indonesia tengah memasuki era baru. Sistem pertanian tradisional yang selama ini menjadi dasar praktik para petani kini mulai berkembang menuju sistem pertanian modern. Penerapan teknologi dalam mekanisasi, otomatisasi berbasis GPS, sensor dan IoT, penggunaan drone untuk pemantauan dan pemupukan, serta dukungan infrastruktur dan energi terbarukan di sektor pertanian, kini semakin pesat. Semua ini menjadi langkah konkret dalam merespons kebutuhan zaman, dengan harapan meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta daya saing sektor pertanian nasional. Buku “Pertanian Modern: Solusi Inovatif Menuju Kemandirian Pangan” ini menyajikan konsep-konsep penting, mulai dari pembentukan kawasan pertanian modern, kewirausahaan pertanian modern, proses bisnis pertanian modern, hingga peran petani milenial sebagai penopang Brigade Pangan. Buku ini juga dilengkapi dengan analisis usaha serta strategi keberlanjutan untuk mewujudkan pertanian modern yang tangguh dan mandiri. Harapannya, buku ini dapat menjadi panduan dalam pengembangan kawasan pertanian modern, termasuk kawasan lain yang mungkin belum masuk ke dalam agenda program pemerintah.

Mafia pangan menjadi salah satu penghambat utama pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. Mafia pangan sering kali “memainkan” sektor pertanian untuk keuntungan pribadi atau golongan dan para kapitalis. Kelompok ini sering kali memanipulasi harga dan pasokan pangan domestik dengan cara menciptakan kelangkaan, sehingga mendorong ketergantungan yang lebih tinggi terhadap impor. Selain itu, memperpanjang rantai pasok (supplay chain) yang menyebabkan mahalnya harga komoditas pangan dan berujung pada terjadinya inflasi.

Upaya untuk menjaga ketahanan pangan nasional harus dimulai dengan memperbaiki sistem produksi pertanian tanaman pangan mulai dari hulu sampai hilir yang dimulai denganpenyediaan dan pengelolaan lahan berikut sarana prasarana pendukungnya, sehingga aktivitaskegiatan budidaya pertanian tanaman pangan dapat berjalan dengan baik. Upaya pemerintahdalam penyediaan lahan dilaksanakan melalui penambahan luas lahan (ekstensifikasi) melalui program pencetakan sawah baru.

Program Satu Komando Pangan Nasional hadir sebagai jawaban atas kebutuhan strategis tersebut. Melalui pendekatan terintegrasi ini, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, BUMN Pangan, TNI, dan Polri, bergerak secara sinergis untuk mendobrak berbagai hambatan struktural yang selama ini menghambat pencapaian swasembada pangan.

Pangan adalah fondasi utama bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Dalam konteks Indonesia, sebuah negara agraris dengan jumlah penduduk yang besar dan potensi sumber daya alam yang melimpah, ketahanan dan kemandirian pangan adalah keniscayaan, bukan pilihan.Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025, swasembada pangan termasuk dalam salah satu sasaran program prioritas pembangunan nasional. Dengan percepatan proyek pengairan (bendungan dan waduk), peningkatan kapasitas SDM, dan ekosistem pendukung lainnya, RPJMN 2025–2029 meletakkan landasan yang kuat agar impian swasembada pangan nasional menjadi nyata demi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.Swasembada pangan bukan sekadar target program atau jargon pembangunan. Dalam prosesnya ada begitu banyak tantangan seperti perubahan iklim, urbanisasi, hingga gejolak dinamika global. Dalam buku ini dipaparkan dengan cukup rinci bagaimana Kementerian Pertanian mengambil peran strategis dalam menjawab tantangan besar tersebut.

Di tengah arus informasi yang kian deras dan dinamis, transparansi adalah sebuah keharusan. Pemerintah juga dituntut untuk hadir secara terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Kementerian Pertanian, sebagai salah satu badan publik yang strategis, telah berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip Maximum Access Limited Exemption (MALE), yaitu memberikan akses seluas-luasnya atas informasi publik dengan pengecualian yang ketat dan terbatas. Komitmen ini tidak hanya diterjemahkan dalam bentuk regulasi internal, tetapi juga dalam tindakan konkret berupa penyediaan kanal informasi yang beragam, mudah diakses, dan berbasis teknologi. Buku ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilakukan sebagai usaha memenuhi hak masyarakat akan informasi dalam lingkup Kementerian Pertanian. Buku ini juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar soal regulasi, namun menjadi bagian dari strategi komunikasi publik yang lebih luas. Informasi tidak hanya disampaikan, tetapi juga dikemas, didistribusikan, dan dijadikan sarana membangun partisipasi masyarakat.

Penyuluh pertanian memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan sektor pertanian. Dalam tugasnya, mereka tak hanya menyebarluaskan informasi, namun juga harus menginspirasi dan menginovasikan praktik baru dalam dunia pertanian. Buku ini disusun untuk memberikan gambaran tentang pemberdayaan penyuluh pertanian. Berbagai pembahasan dihadirkan, mulai dari pentingnya sentralisasi penyuluhan pertanian, kompetensi yang harus dimiliki penyuluh, hingga penerapan teknologi digital dalam penyuluhan.  Selain itu, buku ini juga merangkum berbagai tantangan dan solusi dalam keberhasilan penyuluhan pertanian. Karena harus diakui, suksesnya pemberdayaan penyuluh pertanian menjadi kunci dalam tercapainya seluruh program strategis pertanian. Terutama dalam misi swasembada pangan. Sejumlah kisah sukses dari program penyuluhan pertanian juga tertuang dalam buku ini. Hadirnya buku ini diharapkan bisa menjadi referensi dan inspirasi. Tak hanya bagi penyuluh, namun juga seluruh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan sektor pertanian di tanah air.

Beberapa tahun belakangan, dunia sedang menghadapi krisis pangan global yang dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu perubahan iklim ekstrem, pandemi COVID-19, dan konflik antarnegara. Ketiga fenomena ini sangat memengaruhi stabilitas pangan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Menanggapi tantangan ini, Kementerian Pertanian melalui kebijakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meluncurkan program pompanisasi. Program ini muncul sebagai solusi krusial untuk membantu petani mengatasi kesulitan air akibat perubahan iklim ekstrem, memastikan pasokan air yang cukup untuk budidaya pertanian, sekaligus mendorong peningkatan Indeks Penanaman (IP) dan produktivitas pertanian. Pompanisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan air, tetapi juga mengurangi tekanan gulma dan penyakit, meminimalkan kehilangan pupuk, dan menghemat tenaga kerja melalui sistem yang dapat diotomatisasi.  Buku “Pompanisasi, Solusi Cepat Atasi Krisis Pangan” ini akan memberikan pemahaman mengenai urgensi program pompanisasi, tantangan ketersediaan air, implementasi dan dampaknya terhadap peningkatan produksi, hingga inovasi masa depan dan upaya keberlanjutan program ini.

Secara konseptual, penyuluhan pertanian memegang peran strategis dalam meningkatkan kapasitas petani dan mendorong pembangunan perdesaan yang berkelanjutan. Namun, tantangan seperti kesenjangan akses informasi, rendahnya adopsi teknologi, dan kurangnya sinergi kelembagaan masih sering ditemui di lapangan. Kehadiran Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) sebagai wadah partisipatif diharapkan dapat menjadi solusi dalam memperkuat kolaborasi antara penyuluh, petani, dan pemangku kepentingan lainnya. Buku ini tidak hanya memaparkan pendekatan pendampingan dalam mengembangkan Posluhdes, tetapi juga memberikan analisis mendalam tentang implikasi kebijakan ke depan. Saya mengapresiasi kerja keras penulis dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, yang tentunya akan menjadi referensi berharga bagi para penyuluh, akademisi, pelaku pembangunan perdesaan, dan pemangku kebijakan. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas penyuluhan pertanian dan penguatan kelembagaan di desa.

Dalam menghadapi krisis pangan global yang kian rumit, pemerintah melalui Kementerian Pertanian meluncurkan program Brigade Pangan sebagai ujung tombak dalam memastikan ketersediaan serta keberlanjutan pangan dengan melibatkan peran aktif masyarakat.  Brigade Pangan bukan hanya tentang pengolahan lahan seluas 200 hektar per kelompok, atau sekadar distribusi alat mesin pertanian dan pupuk. Lebih dari itu, ia adalah eksperimen sosial yang hidup—bagaimana anak-anak muda dari berbagai latar belakang membentuk komunitas, belajar bertani secara profesional, dan menciptakan ekosistem pertanian yang berdaya tahan tinggi terhadap dinamika iklim, pasar, dan geopolitik global. Buku ini merangkum secara lengkap tentang Brigade Pangan. Mulai dari sejarah, latar belakang, hingga masa depan pertanian bersama Brigade Pangan. Diharapkan hadirnya buku ini tidak hanya sebagai dokumen namun dapat menjadi pemantik percakapan dan sumber inspirasi.

Swasembada Pangan merupakan cita-cita strategis bangsa dalam rangka mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sistem tata kelola yang tidak hanya bergantung pada sumber daya alam dan teknologi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Di sinilah mertokrasi memegang peran penting. Buku ini mengupas pentingnya penerapan prinsip meritokrasi—berbasis kompetensi, kinerja, dan kualifikasi—dalam sektor pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Dengan menyoroti sistem rekrutmen dan promosi yang transparan serta pengelolaan sumber daya manusia secara objektif di Kementerian Pertanian, buku ini menunjukkan bagaimana meritokrasi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan petani. Dilengkapi dengan dasar hukum, strategi implementasi, dan tantangan di lapangan, buku ini menjadi panduan praktis dan reflektif bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi pertanian dalam menciptakan sistem pertanian yang profesional, adil, dan berkelanjutan.

Para pejuang pangan masa depan, hentikan kebiasaan fatal berpikir "yang penting panen melimpah!”. Buku ini akan membongkar realita pahit yang sering membuat usaha pertanian stagnan, yaitu manajemen arus kas dan permodalan yang lemah. Sayangnya, di mata bank Anda masih dianggap risiko tinggi. Kenapa? Karena bankir anti kira-kira dan butuh kepastian! Oleh karena itu, di buku ini akan dibedah empat serangkai kunci sehat usaha (Modal, Omzet, Profit, dan Arus Kas) dan mengapa arus kas negatif sama bahayanya dengan gagal panen total. Pelajari kode-kode rahasia perbankan dan temukan kartu sakti Anda sebagai Brigade Pangan. Ubah diri Anda dari risiko individu menjadi potensi kelompok terstruktur di mata bankir. Jangan lagi datang dengan proposal kira-kira. Siapkan diri Anda untuk menguasai manajemen finansial, agar proposal pinjaman Anda auto-ACC!

Bagaimana cara melahirkan wirausahawan muda yang cerdas dan kreatif di sektorpertanian? Apa yang bisa dilakukan agar pemuda tani tidak hanya meneruskan tradisi bertani dari leluhurnya, tetapi juga mampu menambah nilai jual dan berinovasi?Buku ini menghadirkan jawabannya melalui pengalaman nyata Business Development Service Provider (BDSP) dalam Program Youth Entrepreneur and Employment Support Services (YESS). Buku ini bukan hanya menyoroti keberhasilan, tetapi juga menunjukkan bagaimana tantangan dapat menjadi bekal berharga untuk perbaikan setiap momennya. Setiap halaman mengajak pembaca melihat bahwa dari rintangan lahir inovasi, dari proses lahir pengalaman, dan dari kerjasama yang baik lahir harapan nyata bagi masa depan pangan Indonesia.Strategi-strategi yang tertulis dalam buku ini bukan hanya lahir dari hasil diskusi dan kajian, tetapi juga menyerap pengalaman nyata dari implementasi di lapangan, lengkap dengan perbaikan-perbaikan yang terus diadaptasi seiring berjalannya waktu.Melalui setiap sisi dari buku ini, carilah gagasan segar dan strategi nyata yang bisa menunjukkan bagaimana BDSP tidak sekadar mendampingi, tetapi juga menghubungkan, memperkuat, dan menumbuhkan kapasitas pemuda tani.

Pertanian selalu menjadi tumpuan harapan dalam penyediaan pangansuatu bangsa. Sayangnya, dunia pertanian belum menjadi kebanggaanbagi generasi muda. Petani yang mengelola lahan pertanian, sebagianbesar sudah berada pada usia menjelang lansia. Tingkat pendidikanmereka juga tidak mendukung sepenuhnya usaha pertanian, karenamasih banyak petani yang belum tamat hingga pendidikan dasar. Kondisi tersebut tentunya menimbulkan keprihatinan bagipemerintah, yaitu di Kementerian Pertanian (Kementan). Upayamendorong tumbuhnya semangat berkiprah di dunia pertanianbagi generasi muda harus terus dilakukan melalui berbagai programkegiatan. Salah satu upaya Kementan melalui Badan Penyuluhan danPengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), yaitu membentuk BrigadePangan. Brigade Pangan (BP) merupakan kelompok usaha tani yangberanggotakan para petani milenial, yang di dalamnya dibagi dalamstruktur tugas yaitu manajer, sekretaris, divisi keuangan dan umum,divisi produksi, divisi alsintan, divisi panen, pengolahan, dan pemasaran,serta hilirisasi. Sasaran penumbuhkembangan Brigade Pangan iniyaitu petani milenial dan/atau anggota organisasi kepemudaan, yangberusia 19 tahun sampai dengan 39 tahun, dan/atau usia di atasnyayang adaptif terhadap inovasi usaha tani dan teknologi digital di bidangpertanian, serta mempunyai kepedulian dan bersedia berkontribusi aktifmewujudkan swasembada pangan