Perpustakaan Digital

Produktivitas tanaman tidak lepas dari peran pupuk sebagai sarana produksi pertanian yang menyediakan sumber hara tambahan bagi tanaman. Saat ini, peredaran pupuk sudah marak dipasaran sehingga perlu terjamin kualitasnya. Oleh karena itu, pupuk yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti memuat ketentuan persyaratan mutu dalam SNI (Standar Nasional Indonesia), PTM (Persyaratan Teknis Minimal), dan regulasi pupuk lainnya. Selaras dengan tugas dan fungsi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk (BPSI Tanah dan Pupuk) yakni pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanah dan pupuk maka dibuatlah buku ini yang berisi kumpulan informasi terkait standardisasi pupuk dan pembenah tanah yang ada di Indonesia. Buku ini menjelaskan secara komprehensif terkait SNI pupuk dan pembenah tanah yang ada, termasuk peran dan fungsi hara yang terkandung dalam pupuk serta peran dan fungsi pembenah tanah yang dimaksud, memberikan aturan bagi pengambil kebijakan.

Buku ini mengumpulkan tulisan penyuluh pertanian di Indonesia yang menggambarkan peran mereka sebagai diseminator berbagai program pemerintah di bidang pertanian, selanjutnya sebagai fasilitator petani dalam menggarap usaha tani maupun sebagai inovator untuk menjadi contoh dan menawarkan solusi kepada petani dalam mengatasi permasalahan usaha tani. Berbagai peran yang melekat kepada penyuluh pertanian dan dituangkan dalam buku ini, akan menjadi bagian dalam mewujudkan pembangunan pertanian ‘Pertanian Digdaya’. Melalui pertanian diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan petani dan menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi dan semakin mendesaknya isuperubahan iklim, pencarian sumber energi yang ramah lingkungan menjadi sangat penting.Dalam beberapa dekade terakhir, permasalahan energi dan dampaknya terhadap lingkungantelah menjadi perhatian global. Keterbatasan sumber daya fosil dan dampak negatif daripenggunaannya mendorong pencarian alternatif yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks ini,kemiri sunan (Reutealis Trisperma (BLANCO) AiryShaw ) muncul sebagai salah satu solusi yangmenjanjikan. Tanaman ini tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber minyak nabati untukbiodiesel, tetapi juga memiliki potensi ekonomi dan lingkungan yang signifikan.Karya ini disusun untuk menggali potensi kemiri sunan sebagai sumber energi terbarukan,mulai dari aspek budidaya hingga proses pengolahan. Dengan kandungan minyak yang signifikan,kemiri sunan dapat diolah menjadi biodiesel yang berkontribusi pada pengurangan emisi karbondan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, kemiri sunan juga memiliki manfaatekonomi bagi para petani dan masyarakat.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penyediaan daging, telur, dan susu dengan mengoptimalkan potensi domestik agar dapat memberikan efek ganda bagi perputaran ekonomi lokal/pedesaan. Saya minta kepada seluruh jajaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk bersungguh sungguh dan bekerja keras untuk melakukan langkah langkah percepatan penyediaan daging, telur dan susu melalui berbagai kebijakan/program strategis secara konsisten dan persisten. Untuk mendukung program makan bergizi dan minum susu gratis, saya minta untuk diakselerasi dan difasilitasi para investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di bidang usaha peternakan sapi perah dan sapi pedaging.

Buku berjudul Mengintip Kesuksesan Beternak Ayam KUB di Jawa Tengah mengulas kisah sukses AnaKUB, kelompok para peternak ayam KUB. AnaKUB singkatan dari Asosiasi Peternak Ayam KUB di Jawa tengah.mDalam bahasa Jawa kata ana bermakna ada. Jadi, akronim itu juga bisa ditafsirkan ada ayam KUB yang sedang dibudidayakan. Akronim itu bisa juga dibaca anak yang menandakan ayam berkembang biak atau usaha budidaya makin berkembang. Secara tersirat, itulah harapan para anggota AnaKUB. Secara umum dampak kesejahteraan terhadap adopsi teknologi pada kasus pengembangan ayam KUB, lebih banyak fokus pada nilai produktivitas dan perhitungan nilai ekonomis. Sehingga tulisan ini akan mengupas dampak adopsi ayam KUB dalam meningkatkan kesejahteraan peternak dan pendukung keberhasilan usaha adalah membentuk kelompok ternak atau asosiasi sebagai roda penggerak kesuksesan.

Sektor pertanian memegang peranan sentral dalam perekonomian Indonesia, terbukti dari kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 13,57\% pada tahun 2023 (Kemenkeu, 2024).Di dalam sektor ini, subsektor perkebunan mencuat sebagai yang paling dominan, dengan menyumbang 44\% dari keseluruhan sektor pertanian. Lebih dari sekadar sektor domestik, perkebunan juga menjadi pemain utama dalam perdagangan internasional, berkontribusi 3,94\% terhadap total PDB melalui ekspor berbagai produk perkebunan. Bahkan, nilai ekspor Indonesia mencapai 33,79 miliar dolar AS pada tahun 2023 (Ditjenbun, 2024).Selain sebagai motor penggerak devisa negara, subsektor perkebunan juga berperan penting dalam menyediakan lapangan kerja di seluruh rantai produksinya—dari hulu hingga hilir. Dari proses produksi, pengolahan industri, hingga distribusi dan pemasaran, perkebunan menjadi penggerak roda ekonomi yang menciptakan peluang kerja dan nilaitambah. Industri pengolahan hasil perkebunan tidak hanya meningkatkan nilai produk domestik tetapi juga merangsang pertumbuhan sektor terkait seperti manufaktur dan distribusi. Bagi petani kecil di pedesaan, perkebunan menawarkan akses ke pasar global melalui kemitraan dengan perusahaan besar atau koperasi, menciptakan peluang ekonomi yang signifikan.Dari sudut pandang lingkungan, meskipun terdapat sejumlah kontroversi, perkebunan memiliki potensi besar dalam mendukung keseimbangan ekologis dan pembangunan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, subsektor ini dapat memberikan manfaat jangka panjang baik bagi ekonomi nasional maupun lingkungan hidup. Namun, meski memiliki peran yang begitu penting, subsektor perkebunan di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan besar. Perubahan iklim global, konflik lahan, dan tekanan untuk memenuhi standar keberlanjutan yang semakin tinggi menjadi isu-isu krusial yang harus segera diatasi. Dampak perubahan iklim, misalnya, mempengaruhi pola produksi dan kualitas hasil perkebunan, sementara konflik lahan dengan masyarakat lokal bisa mengancam stabilitas operasional perusahaan. Selain itu, kebutuhan air yang besar dan kualitas sumber daya alam yang menurun juga menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Peningkatan standar lingkungan internasional, seperti sertifikasi RSPO untuk kelapa sawit, semakin menuntut perusahaan untuk mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan yang ketat. Kegagalan dalam memenuhi standar ini bisa berujung pada hilangnya akses ke pasar internasional. Selain itu, rendahnya adopsi teknologi modern dan kurangnya pelatihan bagi petani juga menghambat peningkatan produktivitas dan efisiensi.Untuk mengatasi semua tantangan ini, pembangunan perkebunan di Indonesia membutuhkan perencanaan yang matang, inovasi teknologi, dan manajemen yang tepat. Dengan pendekatan yang strategis, peluang untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari subsektor ini tetap terbuka lebar.Atas dasar itu, kajian ini berfokus pada komoditas perkebunan apa yang layak dijadikan unggulan dalam upaya pembangunan perkebunan nasional, serta bagaimana wilayah - wilayah tertentu di Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan komoditas tersebut. Selain itu, kajian ini juga akan mengeksplorasi potensi nilai tambah yang dapat dihasilkan, posisi daya saing komoditas di pasar domestik dan internasional, serta kebijakan yang mendukung pengembangannya.

Beras merupakan pangan pokok sumber karbohidrat bagi lebih dari tiga milyar penduduk dunia, terutama di Asia, sementara itu komsumsi beras mengalami tren peningkatan di Afrika. Usaha tani padi di negara-negara produsen utama didominasi oleh petani skala kecil yang melibatkan jutaan petani. Karena itu, pada tataran nasional dan usaha agribisnis padi/beras memiliki peran strategis dalam pencapaian ketahanan pangan, penurunan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Bagi Indonesia, sampai saat ini beras masih berperan sebagai komoditas strategis secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kebijakan pangan nasional selalu terpusat pada upaya pencapaian swasembada pangan, khususnya beras. Secara umum, kebijakan yang diambil oleh negara-negara produsen dalam pengembangan ekonomi perberasan terfokus pada upaya peningkatan produksi secara lebih efisien dan pendapatan petani yang memberi insentif berproduksi secara berkelanjutan. Kebijakan di negara-negara dengan konsumsi per kapita tinggi di Asia lebih berorientasi untuk mencapai swasembada beras seperti Indonesia. Sedangkan negara maju lebih fokus pada perlindungan bagi petani seperti di Jepang, dan negara eksportir lebih mengupayakan pengembangan produk dan praktik pertanian berkelanjutan, seperti Thailand. Perbedaan orientasi ini berdampak pada perbedaan instrumen kebijakan yang dimanfaatkan, meskipun umumnya instrumen kebijakan tersebut berkisar pada pemberian subsidi input, pembiayaan, dan asuransi pertanian; pengaturan harga padi/beras untuk menjaga kepentingan produsen dan konsumen; dan pengenaan bea masuk impor. Investasi pemerintah untuk mendukung efektifnya berbagai kebijakan tersebut berupa pembangunan infrastruktur pertanian dan pemanfaatan teknologi modern, termasuk digitalisasi pertanian. Buku ini menyajikan tentang ragam kebijakan ekonomi perberasan di negara-negara produsen dan konsumen utama di Asia, yaitu Thailand, Vietnam, Tiongkok, Bangladesh, Filipina, dan Indonesia. Untuk kawasan Afrika dalam disajikan hasil pengamatan dari Mesir.

Pupuk di Indonesia saat ini tersedia dalam bentuk subsidi dan non subsidi. Pupuk subsidi ditujukan bagi petani dengan kepemilikan luasan <2 hektar. Sedangkan pupuk non subsidi ditujukan untuk melengkapi kekurangan pupuk subsidi ataupun untuk tanaman yang tidak masuk kelompok yang disubsidi. Mengingat alokasi anggaran subsidi pupuk khususnya untuk petani hortikultura terbatas, rekomendasi pemupukan harus disusun sesuai dengan kebutuhan dan status hara tanah sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Rekomendasi pemupukan tanaman hortikultura buah per kabupaten disusun berdasarkan status hara P dan K tanah lahan kering, jenis tanaman yang ditanam serta target hasil. Sumber data untuk status hara P dan K rendah, sedang, dan tinggi disusun mempertimbangkan jenis tanah dan bahan induk, hasil analisis dan data sekunder lainnya. Dan untuk produksi dan produktivitas komoditas sasaran, menggunakan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022

Hara N, P, dan K merupakan hara yang sangat dibutuhkan bagi semua tanaman, namun jumlah yang dibutuhkan harus sesuai dengan kebutuhan dan status hara tanah. Hara N merupakan hara yang paling dibutuhkan, namun dosis pupuk N yang kurang dan yang terlalu banyak dapat menyebabkan produksi tidak optimal. Hara P merupakan hara yang tidak mobile dalam tanah, pemberian yang berlebihan akan terakumulasi dan menyebabkan berstatus P tinggi. Hara K merupakan hara bersifat luxury consumtion, sehingga jika diberikan berlebihan akan terjadi pemborosan.Dosis pemupukan berimbang dalam bentuk pupuk tunggal Urea, SP-36 dan KCl diberikan berdasarkan status hara tanah dan kebutuhan tanaman sehingga dosis untuk pupuk NPK majemuk harus disesuaikan.

Rekomendasi pemupukan untuk tanaman perkebunan seperti vanilli, pala, tembakau, teh, jambu mete dan stevia serta tanaman biofarmaka seperti jahe, kunyit, lengkuas, kencur, kapulaga, temulawak dan mengkudu berdasarkan status hara P dan K rendah, sedang dan tinggi telah disusun menggunakan pilihan pupuk tunggal dan NPK 15-10-12. Daftar rekomendasi pemupukan untuk perkebunan rakyat per kabupaten untuk masing-masing komoditas dapat digunakan sebagai acuan untuk menghitung alokasi kebutuhan subsidi pupuk perkebunan rakyat.

Sejak diluncurkan 5 tahun lalu, program READSI telah menjadi mitra bagi puluhan ribu petani, memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Melalui pendekatan berbasis komunitas dan inovasi yang relevan, READSI berhasil meningkatkan produktivitas pertanian, pendapatan petani, dan memperkuat kelembagaan desa. Keberhasilan READSI mengindikasikan bahwa dengan dukungan yang tepat, petani kecil dapat menjadi agen perubahan dalam pembangunan pedesaan. Semua kisah perjalanan tersebut dirangkum dalam sebuah buku yang menceritakan perjalanan cerita kesuksesan para petani dalam menjalankan program READSI berikut tantangan dan suka dukanya.

Most Significant Change (MSC)* adalah teknik evaluasi yang dikenal sebagai metode “monitoring atau evaluasi tanpa indikator.” Teknik ini berfokus pada pengumpulan, seleksi, dan analisis cerita-cerita perubahan signifikan yang terjadi selama pelaksanaan sebuah proyek. Kisah nyata yang terangkum dalam buku ini membuktikan bahwa program *READSI* telah membawa perubahan nyata dalam kehidupan petani. Buku ini tidak hanya menjadi sumber inspirasi, tetapi juga memicu semangat untuk terus mengembangkan program READSI. Dengan begitu, semakin banyak petani yang merasakan manfaatnya, bersama-sama membangun pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang berlaku di wilayah Indonesia. Standar ini dapat diterapkan terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personal. Penerapan standar pada bidang pertanian dapat meningkatkan mutu dan daya saing produk pertanian di masyarakat. Buku ini disusun oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung sebagai upaya sosialisasi standar yang berlaku, cara penerapan dan pemantauan standar, serta sebagai tolok ukur pelaksanaan perlindungan konsumen pada aspek keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Buku ini adalah buku SNI ke-2 yang disusun Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung. Buku ini juga memuat informasi ringkas berupa infografis dari 38 SNI yang berkaitan dengan pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, alat dan mesin pertanian dan pengelolaan sumberdaya genetik. Penyajian isi standar sesuai untuk digunakan sebagai upaya sosialisasi standar yang diterapkan di bidang pertanian bagi masyarakat umum.

Dunia pertanian Indonesia tengah memasuki era baru. Sistem pertanian tradisional yang selama ini menjadi dasar praktik para petani kini mulai berkembang menuju sistem pertanian modern. Penerapan teknologi dalam mekanisasi, otomatisasi berbasis GPS, sensor dan IoT, penggunaan drone untuk pemantauan dan pemupukan, serta dukungan infrastruktur dan energi terbarukan di sektor pertanian, kini semakin pesat. Semua ini menjadi langkah konkret dalam merespons kebutuhan zaman, dengan harapan meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta daya saing sektor pertanian nasional. Buku “Pertanian Modern: Solusi Inovatif Menuju Kemandirian Pangan” ini menyajikan konsep-konsep penting, mulai dari pembentukan kawasan pertanian modern, kewirausahaan pertanian modern, proses bisnis pertanian modern, hingga peran petani milenial sebagai penopang Brigade Pangan. Buku ini juga dilengkapi dengan analisis usaha serta strategi keberlanjutan untuk mewujudkan pertanian modern yang tangguh dan mandiri. Harapannya, buku ini dapat menjadi panduan dalam pengembangan kawasan pertanian modern, termasuk kawasan lain yang mungkin belum masuk ke dalam agenda program pemerintah.

Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) menjadi salah satu merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras. Dasar pemikiran kegiatan IPDMIP ialah untuk secara penuh merealisasikan potensi pengurangan kemiskinan pertanian beririgasi. Berdasarkan pengalaman pembangunan irigasi yang telah dilakukan selama ini, disadari bahwa terdapat faktor-faktor yang menghambat peningkatan produktivitas petani-penggarap di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain lemahnya kelembagaan petani, air dan irigasi. Selain itu, pemeliharaan prasarana sistem irigasi yang kurang dan terbatasnya akses petani penggarap kepada sumber pembiayaan desa. Karena itu, Program IPDMIP bertujuan untuk meningkatkan nilai pertanian beririgasi yang berkelanjutan, untuk mendukung ketahanan pangan nasional serta untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan inklusif di tingkat skema jaringan irigasi dengan melibatkan partisipatif aktif semua pemangku kepentingan. Namun, secara eksplisit pengurangan kemiskinan dan strategi sasaran yang digunakan untuk menjangkau rumah tangga yang paling marjinal yaitu kaum miskin, wanita, pemuda, dan petani di daerah irigasi yang kurang mendapat layanan.

Kementerian Pertanian saat ini terus berupaya mentransformasi pertanian tradisional ke modern. Transformasi pertanian dari tradisional menuju modern menjadi salah satu kunci keberhasilan program strategis, khususnya mencapai swasembada. Sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, pemerintah harus ada di sisi masyarakat dan menjadi pelayan masyarakat. Karena itu, Kementerian Pertaian akan terus memfasilitasi salah satunya dengan alat pertanian modern. Pertanian modern yang berkelanjutan memiliki dampak pada peningkatan produksi pangan. Selanjutnya berdampak kepada tatanan ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu negara. Kerangka pertanian modern berfokus pada pengembangan sumberdaya manusia, terutama generasi muda. Pertanian Indonesia saat ini membutuhkan kontribusi besar dari petani milenial untuk mewujudkan pertanian yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan di masa depan. Sektor pertanian Indonesia saat ini masih didominasi petani berusia lebih tua. Melalui Brigade Pangan, Kementerian Pertanian memberikan dukungan penuh kepada generasi muda yang ingin terjun ke dunia pertanian, termasuk menyediakan seluruh perlengkapan pertanian, khususnya alat mesin pertanian. Para generasi muda nantinya berperan sebagai operator yang mengendalikan teknologi mekanisasi untuk bertani. Dengan mekanisasi akan mengurangi ketergantungan petani pada tenaga manual dan beralih menggunakan teknologi untuk pertanian yang efektif dan efisien. Karena itu, peran petani muda sangat penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional, sebagai salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia.

Generasi muda yang ingin berkecimpung di sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan, antara lain terbatasnya akses terhadap penggunaan lahan pertanian dan akses terhadap lembaga keuangan.Berbagai faktor internal seperti persepsi bahwa sektor pertanian kurang bergengsi secara sosial, kotor dan berisiko, rendahnya tingkat upah dan pendapatan di bidang pertanian, belum berkembangnya usaha pertanian pedesaan dan terbatasnya infrastruktur produksi dapat mempengaruhi generasi muda untuk terjun di sektor pertanian. Sedangkan faktor eksternal seperti semakin tingginya insentif pada sektor non-pertanian, pesatnya perkembangan ekonomi di perkotaan, perubahan struktur budaya generasi muda, serta terbatasnya dukungan dari keluarga.Keberadaan Provinsi Kalimantan Selatan dan 4 Kabupaten lainnya sebagai salah satu Provinsi pelaksana program YESS sangat erat kaitannya dengan rencana pengembangan zona penyangga pangan di sekitar calon Ibu Kota Negara (IKN) yang digagas oleh Pemerintah Pusat. Implementasi program YESS di Provinsi Kalimantan Selatan telah berjalan selama 4 tahun sejak tahun 2019 di 3 Kabupaten, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah berjalan sejak tahun 2023 atau lebih dari 1 tahun untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hingga Desember 2024, terdapat 24.521 Penerima Manfaat (PM) yang terdaftar dalam program YESS yang terbagi berdasarkan jenis kelamin, yaitu 51,4\% PM perempuan dan 48,6\% PM laki-laki. Serta, berdasarkan sebaran per Kabupaten yaitu (Kabupaten Banjar 9.600, Kabupaten Tanah Laut 6.896, Kabupaten Tanah Bumbu 4.062 dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 3.963). Keberadaan program YESS dalam hal ini sangatlah strategis untuk dapat menjawab berbagai tantangan dan menjadi solusi terkait dengan keterbatasan generasi muda yang bewirausaha dan bekerja pada sektor pertanian.

Generasi muda menjadi tulang punggung pembangunan pertanian masa depan. Melalui program Youth Enterpreneurship and Employment Support Services (YESS), Kementerian Pertanian bersama International Fund for Agricultural Development (IFAD) mengajak generasi muda berkarya dan berwirausaha di sektor pertanian. Program ini diharapkan dapat mewujudkan regenerasi petani, meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia khususnya generasi muda di perdesaan, dan meningkatkan jumlah wirausaha muda di bidang pertanian. Program YESS dilaksanakan di 4 provinsi yang tersebar di 19 kabupaten, yaitu Jawa Barat (Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, Subang dan Tasikmalaya), Jawa Timur (Kabupaten Tulungagung, Pacitan, Pasuruan, Malang dan Banyuwangi), Kalimantan Selatan (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Banjar, Tanah Laut dan Tanah Bumbu), dan di Sulawesi Selatan (Kabupaten Gowa, Maros, Bone, Bulukumba, dan Bantaeng).

Generasi muda menjadi tulang punggung pembangunan pertanian masa depan. Melalui program Youth Enterpreneurship and Employment Support Services (YESS), Kementerian Pertanian bersama International Fund for Agricultural Development (IFAD) mengajak generasi muda berkarya dan berwirausaha di sektor pertanian. Program ini diharapkan dapat mewujudkan regenerasi petani, meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia khususnya generasi muda di perdesaan, dan meningkatkan jumlah wirausaha muda di bidang pertanian.  Program YESS dilaksanakan di 4 provinsi yang tersebar di 19 kabupaten, yaitu Jawa Barat (Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, Subang dan Tasikmalaya), Jawa Timur (Kabupaten Tulungagung, Pacitan, Pasuruan, Malang dan Banyuwangi), Kalimantan Selatan (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Banjar, Tanah Laut dan Tanah Bumbu), dan di Sulawesi Selatan (Kabupaten Gowa, Maros, Bone, Bulukumba, dan Bantaeng).

Generasi muda menjadi tulang punggung pembangunan pertanian masa depan. Melalui program Youth Enterpreneurship and Employment Support Services (YESS), Kementerian Pertanian bersama International Fund for Agricultural Development (IFAD) mengajak generasi muda berkarya dan berwirausaha di sektor pertanian. Program ini diharapkan dapat mewujudkan regenerasi petani, meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia khususnya generasi muda di perdesaan, dan meningkatkan jumlah wirausaha muda di bidang pertanian. Program YESS dilaksanakan di 4 provinsi yang tersebar di 19 kabupaten, yaitu Jawa Barat (Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, Subang dan Tasikmalaya), Jawa Timur (Kabupaten Tulungagung, Pacitan, Pasuruan, Malang dan Banyuwangi), Kalimantan Selatan (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Banjar, Tanah Laut dan Tanah Bumbu), dan di Sulawesi Selatan (Kabupaten Gowa, Maros, Bone, Bulukumba, dan Bantaeng).

Generasi muda menjadi tulang punggung pembangunan pertanian masa depan. Melalui program Youth Enterpreneurship and Employment Support Services (YESS), Kementerian Pertanian bersama International Fund for Agricultural Development (IFAD) mengajak generasi muda berkarya dan berwirausaha di sektor pertanian. Program ini diharapkan dapat mewujudkan regenerasi petani, meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia khususnya generasi muda di perdesaan, dan meningkatkan jumlah wirausaha muda di bidang pertanian. Program YESS dilaksanakan di 4 provinsi yang tersebar di 19 kabupaten, yaitu Jawa Barat (Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, Subang dan Tasikmalaya), Jawa Timur (Kabupaten Tulungagung, Pacitan, Pasuruan, Malang dan Banyuwangi), Kalimantan Selatan (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Banjar, Tanah Laut dan Tanah Bumbu), dan di Sulawesi Selatan (Kabupaten Gowa, Maros, Bone, Bulukumba, dan Bantaeng).

Generasi muda menjadi tulang punggung pembangunan pertanian masa depan. Melalui program Youth Enterpreneurship and Employment Support Services (YESS), Kementerian Pertanian bersama International Fund for Agricultural Development (IFAD) mengajak generasi muda berkarya dan berwirausaha di sektor pertanian. Program ini diharapkan dapat mewujudkan regenerasi petani, meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia khususnya generasi muda di perdesaan, dan meningkatkan jumlah wirausaha muda di bidang pertanian. Program YESS dilaksanakan di 4 provinsi yang tersebar di 19 kabupaten, yaitu Jawa Barat (Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, Subang dan Tasikmalaya), Jawa Timur (Kabupaten Tulungagung, Pacitan, Pasuruan, Malang dan Banyuwangi), Kalimantan Selatan (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Banjar, Tanah Laut dan Tanah Bumbu), dan di Sulawesi Selatan (Kabupaten Gowa, Maros, Bone, Bulukumba, dan Bantaeng).

Generasi muda menjadi tulang punggung pembangunan pertanian masa depan. Melalui program Youth Enterpreneurship and Employment Support Services (YESS), Kementerian Pertanian bersama International Fund for Agricultural Development (IFAD) mengajak generasi muda berkarya dan berwirausaha di sektor pertanian. Program ini diharapkan dapat mewujudkan regenerasi petani, meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia khususnya generasi muda di perdesaan, dan meningkatkan jumlah wirausaha muda di bidang pertanian. Program YESS dilaksanakan di 4 provinsi yang tersebar di 19 kabupaten, yaitu Jawa Barat (Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, Subang dan Tasikmalaya), Jawa Timur (Kabupaten Tulungagung, Pacitan, Pasuruan, Malang dan Banyuwangi), Kalimantan Selatan (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Banjar, Tanah Laut dan Tanah Bumbu), dan di Sulawesi Selatan (Kabupaten Gowa, Maros, Bone, Bulukumba, dan Bantaeng).

Generasi muda menjadi tulang punggung pembangunan pertanian masa depan. Melalui program Youth Enterpreneurship and Employment Support Services (YESS), Kementerian Pertanian bersama International Fund for Agricultural Development (IFAD) mengajak generasi muda berkarya dan berwirausaha di sektor pertanian. Program ini diharapkan dapat mewujudkan regenerasi petani, meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia khususnya generasi muda di perdesaan, dan meningkatkan jumlah wirausaha muda di bidang pertanian. Program YESS dilaksanakan di 4 provinsi yang tersebar di 19 kabupaten, yaitu Jawa Barat (Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, Subang dan Tasikmalaya), Jawa Timur (Kabupaten Tulungagung, Pacitan, Pasuruan, Malang dan Banyuwangi), Kalimantan Selatan (Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Banjar, Tanah Laut dan Tanah Bumbu), dan di Sulawesi Selatan (Kabupaten Gowa, Maros, Bone, Bulukumba, dan Bantaeng).